Diskusi Perebutan Media Baru Untuk Demokrasi

Diskusi Perebutan Media Baru Untuk Demokrasi

Dokumentasi, Undangan 1 Comment on Diskusi Perebutan Media Baru Untuk Demokrasi

Satu dekade lebih dari abad milenium menunjukkan bukan hanya darat, air, langit dan luar angkasa yang diperebutkan, melainkan juga ruang siber (cyberspace). Di banyak negara, sudah buru-buru menerapkan berbagai aturan untuk meredam arus demokratisasi yang hadir di ruang siber. China menjadi salah satu negara yang berhasil men-challenge gagasan teknologi pembebasan (libertarian technology) di mana media sosial memegang peranan penting dalam perjuangan demokrasi. Dengan kekuatan otoriter yang kuat, China kini mengubah ruang siber menjadi networked-authoritarianism (Ronald Dielbert, 2012).

Data statistik mencatat bahwa mayoritas pengguna internet di Indonesia menggunakan media sosial. Menurut wearesocialsg, per Januari 2016, ada 79 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia yang 66 juta diantaranya terkoneksi melalui 326.3 juta koneksi mobile (perangkat HP). Bukan barang baru, sejak kemunculan Facebook sebagai platform publik di tahun 2006 dan disusul oleh Twitter dan platform-platform lainnya, bahwa media sosial selain menjadi platform untuk pengekspresian diri di tingkat yang paling personal, juga menjadi sarana bagi para penggunanya untuk menyebarkan ide/pesan dan mobilisasi. Tak terkecuali di Indonesia. Namun semenjak Arab Spring di penghujung tahun 2010 yang diawali oleh Tunisia dan kemudian menjalar ke Mesir, Libya dan Yaman, barulah publik menyadari kekuatan media sosial sebagai alat efektif untuk menyebarkan pesan/ide, pengorganisiran dan mobilisasi.

Media sosial dipandang sebagai alat penghubung yang efektif karena karakter keluasan jangkauan, kecepatan real-time, efek multiplikasi dan lintas kelas. Seperti contohnya di Indonesia sendiri media sosial tidak hanya dikonsumsi kelas menengah ke atas; kelas bawah pun menggunakannya. Sebuah pesan bisa disebarkan dengan jangkauan melewati batas geografi, mengalami multiplikasi melalui “share” dan “re-tweet” yang kemudian menjangkau siapa saja, dalam kurun waktu “the now” (saat ini juga).

Karakter-karakter tersebut di atas, tentu saja membuat aktivisme pun ikut berbenah dengan kehadiran media baru ini. Website-website dan blog menjadi jawaban sebagai media propaganda yang murah dan bisa dimanfaatkan oleh inisiatif-inisiatif di seluruh dunia. Mereka pun menyadari perlunya menggunakan media sosial di dalam penyebaran ide-ide, komunikasi, dan informasi-informasi aksi.

Di dalam negeri, tidak sedikit aktivis dan inisiatif menggunakan kedua hal ini (jika tidak mau dikatakan semuanya).Namun media sosial hadir seperti pisau bermata dua atau bahkan lebih. Di satu sisi media sosial menyuguhkan kemudahan menyebarkan ide/pesan, pengorganisiran dan mobilisasi, namun di sisi lain kemudahan ini melahirkan tantangan baru dan besar, yakni membentuk apa yang kini disebut sebagai slacktivism atau armchair activism, dimana satu klik membuat orang merasa cukup terlibat dalam membantu sebuah gerakan. Implikasi slacktivism ini disebut-sebut sebagai justru melemahkan gerakan. Selain itu, karakter kecepatan media sosial membuat konsistensi orang terhadap satu isu mudah teralihkan.

Lebih jauh, popularitas media sosial membuat korporasi dan pemerintah berlomba-lomba menambang keuntungan baik secara ekonomi maupun politik. Praktek model bisnis besar terkini para korporasi adalah penambangan data pengguna yang menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran privacy. Di ujung meja yang berbeda, pemerintah menggunakan media sosial sebagai sarana surveillance yang mudah, murah dan cepat (dan seringkali bekerjasama dengan pihak korporasi). Lebih jauh, pemerintah yang mulai kelabakan dengan pemanfaatan media sosial oleh publik sebagai sarana penyebaran ide yang berseberangan dengan pemerintah (kritik), membuat mereka mengeluarkan produk-produk hukum yang pada akhirnya bertujuan untuk membungkam kebebasan berekspresi yang selama ini disediakan oleh media sosial. Safenet mencatat sejak diberlakukannya UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) pada tahun 2008, hingga Maret 2016 sudah menjerat paling tidak sudah 156 orang.

Dengan latar belakang di ataslah diskusi Perebutan Media Baru untuk Demokrasi bertujuan mendiskusikan potensi-potensi media baru/sosial dari contoh-contoh yang ada, memetakan ancaman-ancamannya dan strategi-strategi ke depan untuk mempertahankannya dari kekuatan otoriter yang hendak membungkamnya.

PEREBUTAN MEDIA BARU UNTUK DEMOKRASI
Jumat, 22 April 2016 pukul 12.30 – 15.00 WIB
di Ruang Radio, Jagongan Media Rakyat 2016
Jogja National Museum Jl Amri Yahya No 1, Gampingan, Wirobrajan, Yogyakarta

Moderator diskusi: Miftakul Abdurakkhman

Untuk mendiskusikannya, akan menghadirkan narasumber:
1. Yohanes Widodo S.Sos M.Sc, dosen Univ. Atmajaya Yogyakarta
2. Dhyta Caturani, feminis, Purple Code Collective
3. Damar Juniarto, pegiat SAFENET

Share:

Author

Forum Demokrasi Digital
Forum Demokrasi Digital

Forum Demokrasi Digital adalah forum terbuka bagi mereka yang memperjuangkan demokrasi digital untuk semua, tanpa kecuali. Forum Demokrasi Digital berawal dari dorongan merevisi UU ITE yang pada dasarnya harus memenuhi hak berpolitik (berpendapat dan berpartisipasi) di internet, dan bukan malah mengebirinya. Forum ini mengundang Anda yg tertarik untuk berdiskusi mengenai demokrasi digital di Indonesia, dulu, ini , dan masa depan.

Related Articles

1 Comment

Leave a comment

Back to Top

Didukung oleh: